Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, menegaskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait warga desa tidak pakai dolar harus dipahami secara utuh dalam konteks pembangunan ekonomi nasional yang berbasis kerakyatan dan penguatan desa.
Hal itu disampaikan Ahmad Giri Akbar saat podcast bersama IJP Lampung, Selasa (19/5/2025), yang menanggapi potongan video pidato Presiden Prabowo yang ramai diperbincangkan di media sosial usai peluncuran program KDMP.
Menurut Giri, potongan video yang beredar hanya bagian kecil dari pidato Presiden yang berdurasi hampir satu jam dan banyak membahas kondisi ekonomi Indonesia secara menyeluruh, baik dari sisi mikro maupun makro.
Ia mengatakan Presiden Prabowo memiliki pemahaman yang kuat terkait kondisi ekonomi nasional, termasuk konsep-konsep ekonomi yang telah dituangkan secara ilmiah dalam berbagai kajian dan buku.
“Statement itu jangan dipotong sepotong-sepotong. Dalam sambutannya Presiden bicara panjang soal ekonomi Indonesia, baik mikro maupun makro. Presiden memahami kondisi ekonomi nasional dan bagaimana arah pembangunan ekonomi ke depan,” kata Giri.
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah membangun optimisme masyarakat desa melalui berbagai program strategis nasional, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penguatan KDMP sebagai bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi desa.
Ia menilai pesan Presiden agar masyarakat desa tidak terlalu terpengaruh isu-isu di media sosial, termasuk soal pelemahan rupiah terhadap dolar AS, merupakan bentuk upaya menjaga optimisme masyarakat di tingkat akar rumput.
“Presiden sedang membangun ekosistem di desa. Mulai dari MBG sampai KDMP. Pesannya sederhana, masyarakat desa harus optimistis dan jangan terganggu oleh narasi di media sosial seolah-olah keadaan ekonomi kita buruk,” ujarnya.
Giri mengungkapkan, berdasarkan hasil turun lapangan yang dilakukan pihaknya sebanyak tiga kali dalam sebulan ke sejumlah desa di Lampung, kondisi distribusi pupuk saat ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya.
Menurut dia, harga pupuk mulai terkendali dan stok di lapangan juga tersedia untuk petani.
“Kami turun langsung ke desa. Sekarang pupuk sudah ditekan harganya dan stok tersedia. Dulu mahal dan barangnya juga sulit dicari,” katanya.
Ia menegaskan pembangunan ekonomi desa menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, optimisme masyarakat harus terus dipelihara di tengah berbagai tantangan global.
Di sisi lain, Giri juga mengakui banyak pendapat objektif yang menyebut kondisi ekonomi saat ini berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Namun menurutnya, pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Ia turut mengapresiasi Pemerintah Provinsi Lampung, Satgas Pangan, dan Bank Indonesia yang dinilai berhasil menjaga stabilitas harga di daerah.
“Lampung mencatat inflasi terendah sebesar 1,89 persen. Selain itu Lampung juga surplus protein hewani maupun nabati. Ini menunjukkan kondisi daerah kita cukup baik,” ujarnya.
Menurut Giri, program MBG juga memberikan dampak pemerataan fiskal karena anggarannya dibagi secara merata ke seluruh daerah dan menjadi stimulus bagi sektor ekonomi lainnya.
Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi memang tidak bisa langsung melonjak tinggi dalam waktu singkat karena pemerintah juga mengejar aspek pemerataan.
“Ekonomi itu bisa dibuat merata, tapi tidak bisa langsung tinggi sekaligus. Sekarang pemerintah sedang mencoba menjalankan keduanya,” katanya.
Meski demikian, ia menilai daya beli masyarakat masih menunjukkan tren positif, terlihat dari meningkatnya pembelian kendaraan roda dua maupun roda empat.
Giri juga mendorong sektor perbankan agar memperbesar dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM dan sektor swasta guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Terkait stabilitas rupiah, ia menegaskan kewenangan menjaga stabilitas mata uang berada di tangan Bank Indonesia, bukan pemerintah daerah.
“Kita di daerah tentu tidak melakukan intervensi terhadap dolar dan rupiah. Tugas itu ada di BI. Pemerintah daerah fokus mendukung program nasional dan mengisi sektor-sektor yang bisa dikerjakan daerah,” ujarnya.
Ia juga menyebut Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal telah menyampaikan dorongan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat bermitra dengan KDMP dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Menurutnya, daerah yang maju umumnya memiliki penguatan sektor industri. Karena itu DPRD Lampung turut mendorong pengembangan kawasan industri di Lampung agar mampu menciptakan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin pada pertengahan RPJMD tahun 2027 nanti sudah ada hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan pembangunan ekonomi daerah tidak bisa hanya dilakukan pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan.
Karena itu, pihaknya juga mendorong penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan berbagai stakeholder lainnya ikut menjadi bagian dalam rantai pasok Program MBG.
“Program pusat sebenarnya sudah sangat baik. Tinggal bagaimana implementasinya di daerah. MBG ini konsepnya bagus, tinggal pelaksanaan di lapangan harus benar-benar dijalankan optimal,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Giri mengimbau masyarakat Lampung untuk tetap optimistis terhadap arah pembangunan nasional dan turut aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah di lapangan.
“Kita harus yakin bahwa Indonesia sedang on the track. Proses pembangunan berjalan lebih baik. Kalau bukan kita yang optimistis terhadap bangsa ini, lalu siapa lagi,” katanya.
Menurut dia, tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain. Namun ia optimistis Indonesia mampu menjadi negara besar dan melompat menjadi negara maju apabila seluruh elemen bangsa bergerak bersama.
