BICARALAMPUNG- Menghadapi ancaman kemarau ekstrem yang dipengaruhi fenomena El Nino dengan intensitas tinggi atau yang kerap disebut El Nino Godzilla, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung mulai menyiapkan berbagai langkah upaya, salah satunya mengalokasikan kegiatan penyediaan bantuan sarana dan prasarana untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang terdampak.
- Hal tersebut disampaikan bagian Humas Kantor BPBD Provinsi Lampung, Wahyu Hidayat melalui sambungan telepon. Persiapan tersebut dilakukan melalui penyediaan bantuan fasilitas air bersih yang nantinya akan disalurkan ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air.
Pelaksanaan kegiatan dibagi ke beberapa wilayah yang berpotensi mengalami kesulitan akses air bersih di Provinsi Lampung dengan melibatkan pihak penyedia, sehingga distribusi bantuan dapat dilakukan lebih cepat dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
“Langkah antisipasi ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi kekeringan berkepanjangan yang diperkirakan terjadi selama musim kemarau tahun ini” tutur Wahyu, Senin (13/7/2026).
Selain mempersiapkan distribusi bantuan air bersih, BPBD Provinsi Lampung juga menggandeng sejumlah perguruan tinggi serta komunitas kebencanaan untuk memperkuat upaya mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat melalui Program Destagana (Desa Tangguh Bencana). Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengenali potensi ancaman bencana, memperkuat kesiapsiagaan, serta membangun kemandirian desa dalam menghadapi kondisi darurat, termasuk ancaman kekeringan ekstrem akibat El Nino.
“Melalui kolaborasi tersebut, BPBD berharap edukasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat pedesaan dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menerima bantuan air bersih saat terjadi krisis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan sumber daya air secara mandiri” terang Wahyu.
BPBD Provinsi Lampung menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh kegiatan penanggulangan kekeringan, khususnya penyediaan sarana dan fasilitas air bersih, berjalan sesuai ketentuan serta dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang terdampak di berbagai wilayah Provinsi Lampung.
Sementara itu, menanggapi adanya pemberitaan yang menuding salah satu rekanan penyedia menggunakan NPWP ganda, pihak penyedia membantah tudingan tersebut. Menurut penyedia, tuduhan itu tidak memiliki dasar yang kuat dan secara logika maupun sistem administrasi perpajakan tidak masuk akal.
Pihak penyedia menjelaskan bahwa penggunaan NPWP ganda dalam proses pengadaan pemerintah hampir tidak mungkin terjadi. Sebab, setiap data perpajakan telah terintegrasi dengan sistem elektronik yang digunakan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Apabila terdapat NPWP yang bermasalah, terduplikasi, atau tidak sesuai dengan identitas wajib pajak, sistem secara otomatis akan melakukan validasi, menolak proses administrasi, bahkan dapat memblokir data yang tidak memenuhi persyaratan.
Dengan mekanisme verifikasi tersebut, pihak penyedia menilai tudingan penggunaan NPWP ganda seharusnya didukung bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar asumsi. Mereka juga menegaskan siap memberikan klarifikasi maupun dokumen pendukung apabila diperlukan oleh pihak yang berwenang.
Menanggapi isu yang beredar mengenai adanya dugaan kejanggalan dalam penunjukan penyedia maupun pelibatan perguruan tinggi dan komunitas kebencanaan, pihak BPBD Provinsi Lampung membantah tudingan tersebut. Seluruh proses penunjukan penyedia maupun kerja sama dengan mitra dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, persyaratan administrasi, serta mekanisme yang berlaku.
Semua tahapan verifikasi dilakukan berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan kapasitas dalam bidang kebencanaan guna mendukung peningkatan kesiapsiagaan, sekaligus memastikan bahwa seluruh kegiatan penanggulangan bencana, termasuk penyediaan sarana dan fasilitas air bersih tetap berorientasi pada kepentingan masyaraknat yang terdampak. (*)
