Gubernur Lampung Dukung FGD Nasional Jalan Tol Digelar di Bumi Ruwa Jurai
BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Nasional Jalan Tol yang diinisiasi oleh Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Dukungan tersebut disampaikan usai Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol MTI, Dr (C) M. Alkautsar, M.M., memaparkan rencana strategis penyelenggaraan FGD lintas sektor di Provinsi Lampung. Forum ini dirancang untuk mempertemukan Kementerian/Lembaga terkait, regulator, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), akademisi, praktisi, hingga elemen masyarakat.
FGD skala nasional ini dijadwalkan berlangsung pada awal Oktober 2026. Lampung dipilih sebagai lokasi strategis mengingat posisinya sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera sekaligus simpul utama dalam konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik insiatif tersebut dan menilai kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan untuk mengurai berbagai tantangan serta mendorong pengembangan ekosistem jalan tol secara komprehensif.
> “Pemerintah Provinsi Lampung pada prinsipnya mendukung penuh pelaksanaan FGD Nasional Jalan Tol di Lampung. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang terukur serta konstruktif guna meningkatkan keselamatan, kualitas pelayanan, konektivitas, hingga dampak ekonomi jalan tol bagi masyarakat dan daerah,” ujar Gubernur Lampung.
Pihak Pemprov Lampung juga mengarahkan agar seluruh persiapan teknis dikoordinasikan secara matang bersama seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait demi kelancaran acara pada awal Oktober mendatang.
Sementara itu, Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat MTI, Dr (C) M. Alkautsar, M.M., mengapresiasi respons positif dari Pemerintah Provinsi Lampung atas agenda nasional tersebut.
> “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Pemprov Lampung. Dukungan ini menjadi energi bagi Forum untuk menghadirkan ruang dialog yang objektif, kritis, dan solutif mengenai pengelolaan jaringan jalan tol di Indonesia,” kata Alkautsar.
Alkautsar memaparkan, FGD Nasional ini akan membedah sejumlah isu krusial. Di antaranya mencakup pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), keselamatan pengguna jalan, akuntabilitas kebijakan penyesuaian tarif, kesiapsiagaan tanggap bencana dan kondisi darurat, hingga optimalisasi kontribusi jalan tol terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
> “Kami ingin FGD ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan melahirkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti secara berkesinambungan. Lampung harus menjadi contoh bagaimana keberadaan jalan tol tidak hanya menghadirkan konektivitas fisik, tetapi juga memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, MTI akan segera melakukan koordinasi intensif bersama jajaran Pengurus Pusat MTI, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, regulator, pengelola jalan tol, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya.
FGD Nasional ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal dalam memperkuat kolaborasi multi-pihak guna mewujudkan ekosistem jaringan jalan tol Indonesia yang aman, berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.
