Gubernur Lampung: Tanpa Data yang Tepat, Kita Bisa Tertipu oleh Rasa
Bandar Lampung — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa data harus menjadi pijakan utama pemerintah dalam mengambil kebijakan. Tanpa data yang tepat, pemerintah berisiko membaca kondisi masyarakat berdasarkan persepsi dan akhirnya melahirkan kebijakan yang tidak tepat sasaran.
Pesan itu disampaikan Mirza saat memberikan keynote speech dalam Leaders Talk: BPS di Mata Publik yang digelar BPS Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Sabtu (3/10/2026).
“Tanpa data yang tepat, kita akan tertipu dengan rasa,” kata Mirza.
Menurutnya, seorang pemimpin tidak mungkin hadir di setiap tempat, setiap waktu, dan mengalami langsung seluruh persoalan masyarakat. Karena itu, data menjadi instrumen penting untuk memahami kondisi daerah secara utuh sebelum menentukan arah kebijakan.
Mirza menilai kemampuan membaca dan menerjemahkan data merupakan bagian penting dari kepemimpinan. Data tidak cukup hanya ditampilkan sebagai angka atau indikator, tetapi harus dibaca lebih dalam untuk mengetahui persoalan yang sebenarnya terjadi di masyarakat, kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan yang memiliki sasaran jelas.
Ia mencontohkan sektor pertanian yang menjadi bagian penting dalam struktur perekonomian Lampung. Besarnya produksi dan potensi komoditas belum tentu otomatis menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu melihat siapa yang menghasilkan komoditas tersebut, bagaimana rantai ekonominya berjalan, hingga seberapa besar nilai tambah yang benar-benar kembali kepada petani dan masyarakat desa.
“Data yang solid dari BPS diberikan kebijakan, maka menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujarnya.
Pendekatan tersebut juga menjadi dasar Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong hilirisasi. Mirza mengatakan hilirisasi tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi di atas kertas, tetapi harus mampu meningkatkan kesejahteraan, menekan kemiskinan, dan memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada masyarakat.
Karena itu, setiap program pemerintah juga perlu terus diukur dan dievaluasi. Data digunakan bukan hanya pada saat menyusun kebijakan, tetapi juga untuk melihat apakah kebijakan tersebut berjalan sesuai tujuan dan menentukan langkah koreksi ketika hasilnya belum sesuai harapan.
Pesan tersebut sejalan dengan arah transformasi yang disampaikan Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution. Dalam opening speech, Ahmadriswan mengatakan tantangan BPS saat ini tidak lagi berhenti pada menghasilkan angka yang benar dan berkualitas.
“Angka itu harus dipahami, dipercaya, digunakan, dan pada akhirnya memberikan manfaat kepada masyarakat,” kata Ahmadriswan.
Menurutnya, kepercayaan publik terhadap statistik harus dibangun melalui proses yang konsisten, transparan, profesional, serta kemampuan BPS menghadirkan statistik yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
BPS, lanjut Ahmadriswan, ingin bergerak dari sekadar penghasil data menjadi mitra strategis pembangunan. Statistik yang dihasilkan harus mampu memberikan insight dan berperan dalam mendukung perumusan kebijakan publik berbasis data.
“Keberhasilan BPS tidak hanya diukur dari berapa banyak statistik yang kami hasilkan, tetapi juga dari seberapa besar statistik dipercaya, digunakan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.
Ahmadriswan merangkum semangat tersebut dalam tiga kata: data, cerita, dan dampak. BPS menghasilkan data berkualitas, data kemudian diterjemahkan menjadi informasi yang mudah dipahami, dan pada akhirnya digunakan untuk menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Ia bahkan mengibaratkan data sebagai “darah pembangunan”. Sebagaimana tubuh membutuhkan darah berkualitas, pembangunan membutuhkan data berkualitas agar kebijakan yang dijalankan pemerintah tidak salah membaca kondisi masyarakat.
Melalui Leaders Talk: BPS di Mata Publik, BPS Provinsi Lampung juga membuka ruang bagi pemerintah, akademisi, media, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memberikan perspektif dan kritik terhadap BPS. Masukan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas statistik dan memastikan data tidak berhenti sebagai publikasi, tetapi benar-benar menjadi dasar kebijakan dan memberi manfaat bagi pembangunan Lampung.
