Kegagalan Pemerintah Perlu Dilihat dari Perspektif Psikologi Kepemimpinan
Pendiri LSM JERAT, Sandi Chandra Pratama, S.Psi., menilai bahwa kegagalan pemerintah tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan teknis, administratif, maupun ekonomi, tetapi juga sebagai cerminan dari perilaku manusia dalam mengelola kekuasaan. Menurutnya, perspektif psikologi menunjukkan bahwa berbagai bias kognitif para pengambil kebijakan, dinamika kepemimpinan, serta rendahnya kecerdasan emosional dapat memengaruhi kualitas kebijakan publik dan berdampak pada kesehatan mental masyarakat secara luas.
Ia menjelaskan bahwa para pemimpin atau pembuat kebijakan kerap mengalami optimism bias, yakni kecenderungan meyakini bahwa setiap keputusan yang diambil pasti akan berhasil. Kondisi ini, menurutnya, dapat mengaburkan realitas di lapangan sehingga proses evaluasi kebijakan menjadi kurang objektif.
Selain itu, Sandi menyoroti fenomena ketika seorang pejabat memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi terhadap kemampuannya, padahal kompetensi yang dimiliki belum memadai. Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian pejabat cenderung kebal terhadap kritik maupun masukan dari masyarakat.
“Ego pribadi dan patronase politik juga sering membuat pejabat sulit mengakui kegagalan secara terbuka karena khawatir kehilangan status, pengaruh, maupun kekuasaan,” ujarnya. Minggu 26/7/2026.
Sandi menilai bahwa kebijakan publik yang tidak konsisten dan kegagalan yang terjadi secara berulang dapat memicu polarisasi sosial. Dalam perspektif psikologi sosial, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kecemasan kolektif (mass anxiety) yang berdampak pada kesejahteraan psikologis masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya kecerdasan emosional (emotional intelligence) dalam birokrasi. Menurutnya, rendahnya empati terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan, membuat pemerintah kesulitan menjembatani kebutuhan riil rakyat.
“Ketika pemerintah gagal memenuhi janji maupun kebutuhan dasar masyarakat, dampaknya bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga perubahan kondisi mental kolektif masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, Sandi menjelaskan bahwa kegagalan yang terjadi secara berulang berpotensi merusak kontrak sosial (social contract) antara pemerintah dan masyarakat. Dampaknya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi negara, meningkatnya ketidakpastian, serta munculnya kecemasan mengenai masa depan.
“Secara psikologis, motivasi moral masyarakat untuk mematuhi hukum, seperti membayar pajak atau menaati peraturan, dapat menurun apabila masyarakat merasa pemerintah tidak memberikan timbal balik yang adil,” tambahnya.
Mengacu pada teori learned helplessness yang dikembangkan oleh Martin Seligman, Sandi mengatakan bahwa masyarakat yang terus-menerus menghadapi kegagalan sistemik, seperti korupsi atau kemiskinan, meskipun telah berupaya menuntut perubahan, berisiko menjadi pasif, apatis, dan kehilangan keyakinan bahwa keadaan dapat diperbaiki.
Menurutnya, kesenjangan antara harapan masyarakat terhadap keadilan dan kesejahteraan dengan kondisi yang mereka alami juga dapat memicu frustrasi, kemarahan kolektif, hingga meningkatkan potensi konflik sosial, termasuk aksi demonstrasi.
Ia mengingatkan bahwa situasi tersebut dapat membentuk persepsi negatif terhadap dunia politik, seperti munculnya anggapan bahwa seluruh politisi korup atau tidak kompeten. Apabila persepsi tersebut terus berkembang, partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi dan pembangunan bangsa dikhawatirkan akan semakin menurun.
Dari sudut pandang psikologi kognitif dan psikologi kepribadian, Sandi menilai kegagalan pemerintah juga dapat dipengaruhi oleh berbagai bias psikologis para pemimpinnya. Di antaranya adalah rasa percaya diri yang berlebihan, kecenderungan mengabaikan pendapat para ahli, hingga merasa kebal terhadap hukum maupun kritik karena menganggap dirinya paling benar.
Ia juga menilai bahwa untuk mempertahankan harga diri (self-esteem) dan reputasi politik, pemerintah yang dinilai gagal terkadang menggunakan mekanisme pertahanan diri dengan menyalahkan faktor eksternal, seperti pihak asing, oposisi, maupun media, dibandingkan melakukan introspeksi terhadap kebijakan yang telah diambil.
Selain itu, Sandi menyoroti fenomena groupthink di lingkungan pemerintahan, yakni kondisi ketika tekanan untuk selalu sepakat menutup ruang bagi kritik internal dan perbedaan pendapat. Akibatnya, keputusan yang kurang realistis atau tidak tepat tetap dijalankan.
Menurutnya, kecenderungan pemimpin hanya mencari dan memercayai informasi yang mendukung keberhasilan kebijakannya (confirmation bias) juga dapat membuat fakta-fakta di lapangan terabaikan.
“Jika kondisi ini terus berlangsung, masyarakat berpotensi semakin terpolarisasi menjadi kelompok yang membela pemerintah dan kelompok yang menolak pemerintah. Dalam jangka panjang, motivasi moral masyarakat untuk mematuhi hukum maupun berpartisipasi aktif dalam pembangunan dapat menurun apabila mereka merasa pemerintah tidak memberikan timbal balik yang adil,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Sandi berharap pemerintah memperkuat budaya evaluasi yang objektif, membuka ruang kritik yang konstruktif, serta mengedepankan empati dan pendekatan berbasis bukti dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat kesehata
n psikologis masyarakat.
(JERAT/Tim)
